DINEWS.ID – Tekanan harga pangan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah, terutama di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua). Di tengah upaya menjaga daya beli masyarakat, inflasi di sejumlah provinsi kawasan Indonesia Timur tercatat melampaui batas atas sasaran nasional. Sulawesi Utara bahkan mencatat inflasi tahunan mencapai 7,59 persen pada September 2026.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah memperkuat koordinasi pengendalian inflasi, mulai dari peningkatan produksi pangan hingga pembenahan distribusi antarpulau. Sebab, persoalan harga di wilayah kepulauan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan pangan, tetapi juga biaya transportasi dan panjangnya rantai pasok dari daerah produksi ke konsumen.
Melalui Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Wilayah Sulampua yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Jumat, 23 Oktober 2026, pemerintah menyepakati lima komitmen strategis untuk memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga.
Rapat koordinasi tersebut disinergikan dengan Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS). Pemerintah pusat dan daerah berupaya merumuskan langkah yang lebih terintegrasi untuk menghadapi tekanan inflasi, khususnya menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Inflasi Pangan Bergejolak Capai 5,03 Persen
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, mengatakan pengendalian inflasi perlu terus diperkuat agar harga pangan kembali berada dalam kisaran yang disepakati pemerintah.
Berdasarkan data yang disampaikan Kemenko Perekonomian, inflasi nasional pada September 2026 tercatat sebesar 3,28 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy). Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional.
Namun, kelompok pangan bergejolak atau volatile food mencatat inflasi sebesar 5,03 persen secara tahunan. Angka ini menjadi perhatian karena harga pangan sangat dipengaruhi kondisi produksi, pasokan, dan kelancaran distribusi.
“Inflasi kelompok pangan bergejolak (Volatile Food) pada September 2026 telah mencapai 5,03% (yoy), sehingga perlu terus kita kendalikan agar kembali berada dalam kisaran 3-5%, sebagaimana disepakati dalam High Level Meeting TPIP pada Januari 2026,” ungkap Ferry dalam rapat koordinasi tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa fenomena iklim seperti La Nina dan El Nino dapat memengaruhi produksi maupun distribusi pangan. Karena itu, langkah antisipasi perlu dilakukan melalui penguatan pasokan, kelancaran distribusi, serta kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.
Selain faktor cuaca, kenaikan harga komoditas energi global berpotensi meningkatkan biaya transportasi dan distribusi. Sementara itu, peningkatan permintaan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru juga berpotensi menambah tekanan terhadap harga sejumlah komoditas pangan strategis.
Sebanyak 11 dari 14 Provinsi Sulampua Alami Inflasi di Atas Sasaran
Tantangan pengendalian harga di Sulampua tidak bisa dilepaskan dari kondisi geografis kawasan tersebut. Ketergantungan terhadap transportasi laut dan udara, jarak antara pusat produksi dan konsumsi, serta risiko gangguan cuaca membuat distribusi pangan membutuhkan perhatian khusus.
Kemenko Perekonomian mencatat, pada September 2026 sebanyak 11 dari 14 provinsi di wilayah Sulampua mengalami inflasi tahunan di atas batas atas sasaran nasional sebesar 3,5 persen.
Sulawesi Utara menjadi salah satu daerah yang mencatat tekanan paling tinggi, dengan inflasi mencapai 7,59 persen secara tahunan.
Tekanan harga terutama dipengaruhi komoditas pangan strategis, seperti aneka cabai, beras, bawang merah, aneka ikan, dan sayuran.
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya menjaga ketersediaan pangan sekaligus memastikan produk dari daerah penghasil dapat menjangkau wilayah konsumen dengan biaya distribusi yang lebih efisien.
Pemerintah menilai penguatan konektivitas antarpulau menjadi salah satu kunci untuk mengatasi persoalan tersebut. Distribusi yang lebih lancar diharapkan dapat membantu menjaga pasokan dan mengurangi tekanan biaya yang berpotensi memengaruhi harga jual di tingkat masyarakat.
Lima Komitmen Pemerintah untuk Memperkuat Ketahanan Pangan
Dalam rapat koordinasi TPIP-TPID Wilayah Sulampua, pemerintah menyepakati lima komitmen strategis. Langkah-langkah tersebut mencakup sektor produksi, pengolahan, pembiayaan, pengelolaan data, hingga konektivitas distribusi.
Pertama, memperkuat produksi pangan dari hulu melalui pertanian dan perikanan yang adaptif terhadap perubahan iklim serta modernisasi kegiatan produksi.
Kedua, mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk sekaligus memperpanjang umur simpan. Upaya ini penting agar hasil pertanian dan perikanan tidak hanya tersedia dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga dapat diolah dan disalurkan dengan lebih efektif.
Ketiga, memperluas akses pembiayaan bagi petani dan nelayan. Dukungan pembiayaan diharapkan membantu pelaku produksi mengembangkan usaha serta meningkatkan produktivitas.
Keempat, memperkuat kualitas data stok pangan dan pelaksanaan operasi pasar di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pelaksanaannya didukung sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) serta Neraca Pangan agar langkah intervensi dapat disesuaikan dengan kondisi pasokan.
Kelima, memperkuat konektivitas antarpulau untuk membangun ekosistem pangan yang lebih terintegrasi. Komitmen ini diarahkan untuk mendukung kelancaran arus distribusi dari daerah penghasil menuju wilayah yang membutuhkan pasokan.
Kelima langkah tersebut diharapkan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam menjaga stabilitas harga pangan.
BUMN Logistik Akan Dilibatkan dalam Kerja Sama Antardaerah
Selain menyepakati lima komitmen strategis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mengoordinasikan BUMN di bidang logistik untuk menjalankan proyek percontohan kerja sama antardaerah di wilayah Sulampua.
Pelaksanaannya akan dimulai dari komoditas yang berkontribusi terhadap inflasi. Pemerintah juga akan mengupayakan optimalisasi layanan dan tarif distribusi agar pergerakan barang antardaerah dapat berlangsung lebih efisien.
Langkah ini menjadi salah satu upaya menjawab tantangan distribusi pangan di kawasan kepulauan. Ketika daerah produksi dan konsumsi terpisah oleh jarak serta jalur transportasi yang terbatas, biaya pengiriman dapat menjadi faktor penting dalam pembentukan harga.
Pemerintah juga akan menghubungkan petani dan nelayan dengan mitra pembeli atau off-taker. Mitra yang disebutkan dalam siaran pers tersebut meliputi Perumda, BUMD, KDKMP, KMP, dan SPPG.
Keterhubungan antara produsen dan pembeli diharapkan dapat memperkuat akses pasar serta penyerapan hasil produksi pertanian dan perikanan.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri perwakilan Bank Indonesia, Perum Bulog, Badan Pangan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, BUMN, BMKG, pelaku usaha pangan, serta perwakilan TPID se-Sulampua.
Menjaga Daya Beli Menjelang Akhir Tahun
Pemerintah menghadapi tantangan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat di tengah berbagai risiko dari sisi produksi dan distribusi.
Secara nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I-2026 tercatat mencapai 5,45 persen secara kumulatif atau cumulative-to-cumulative (ctc). Sementara itu, inflasi September 2026 sebesar 3,28 persen secara tahunan masih berada dalam rentang sasaran nasional.
Meski demikian, tekanan pangan di wilayah Sulampua memperlihatkan bahwa kondisi inflasi dapat berbeda antardaerah. Faktor geografis, cuaca, ketersediaan pasokan, dan biaya distribusi perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah pengendalian.
Dengan memperkuat produksi, pembiayaan petani dan nelayan, pengelolaan stok, serta konektivitas antarpulau, pemerintah berupaya membangun rantai pasok pangan yang lebih efisien dan tangguh.
Upaya tersebut menjadi semakin penting menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, ketika permintaan terhadap sejumlah komoditas pangan berpotensi meningkat. Pemerintah berharap koordinasi lintas sektor dapat membantu mengantisipasi tekanan harga sehingga stabilitas pangan dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
