DINEWS.ID – Indonesia masih harus mengimpor sekitar 700 ribu hingga 750 ribu barel minyak per hari untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Di tengah tantangan produksi minyak nasional yang belum mampu mengimbangi konsumsi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendesak perusahaan pengelola blok migas agar segera merealisasikan proyek yang telah mendapat persetujuan pengembangan.
Bahlil meminta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang telah mengantongi persetujuan rencana pengembangan atau plan of development (PoD) segera mengeksekusi proyeknya. Jika tidak mampu menjalankan pengembangan blok yang dikelola, perusahaan diminta mengembalikan konsesinya kepada negara.
Arahan tersebut disampaikan Bahlil saat membuka FOREK Hulu Migas 2026 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2026. Forum itu mempertemukan regulator, KKKS, kontraktor, akademisi, dan investor di sektor hulu minyak dan gas bumi.
“Kalau tidak mampu, serahkan konsesi itu kepada negara. Nanti kita akan menawarkan kepada siapa yang bisa mengerjakan,” kata Bahlil, dikutip dari siaran pers resmi Kementerian ESDM, Rabu, 28 Oktober 2026.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat peningkatan produksi minyak nasional sekaligus menekan ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.
Konsumsi Minyak 1,6 Juta Barel per Hari
Bahlil menjelaskan, tantangan utama sektor minyak nasional terletak pada kesenjangan antara kebutuhan dan produksi. Konsumsi minyak Indonesia mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi nasional baru berkisar 600 ribu hingga 650 ribu barel per hari.
Program biodiesel B50 disebut menutup kebutuhan sekitar 250 ribu hingga 300 ribu barel. Meski demikian, Indonesia masih harus mengimpor sekitar 700 ribu hingga 750 ribu barel minyak per hari.
Angka tersebut menunjukkan besarnya pekerjaan yang perlu diselesaikan untuk memperkuat pasokan energi domestik. Peningkatan produksi dari blok-blok migas yang sudah memperoleh persetujuan pengembangan menjadi salah satu hal yang didorong pemerintah.
“Pekerjaan yang masih berat sekali bagi kami adalah bagaimana meningkatkan lifting,” ujar Bahlil.
Dalam industri migas, lifting merujuk pada jumlah minyak atau gas yang berhasil diangkat dan diproduksikan untuk kemudian dapat dimanfaatkan. Peningkatan lifting minyak menjadi perhatian pemerintah karena produksi dalam negeri masih jauh di bawah konsumsi.
Karena itu, pemerintah meminta perusahaan yang telah memegang konsesi tidak membiarkan proyek pengembangan berjalan lambat. Percepatan pelaksanaan proyek diharapkan membantu meningkatkan produksi dari wilayah kerja yang telah disetujui untuk dikembangkan.
Pertamina Juga Diminta Tidak Lambat
Desakan Bahlil tidak hanya ditujukan kepada perusahaan swasta yang mengelola blok migas. Ia menegaskan bahwa Pertamina juga harus bergerak cepat dalam menjalankan proyek pengembangan.
Menurut Bahlil, status Pertamina sebagai perusahaan milik negara tidak boleh menjadi alasan untuk bekerja lambat. Ia bahkan membuka kemungkinan agar pengelolaan dilakukan bersama perusahaan lain apabila Pertamina tidak mampu menjalankan pekerjaan secara optimal.
“Sekalipun Pertamina punya negara, saya tidak meminta untuk kalian kerjanya lambat. Harus cepat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan tuntutan pemerintah agar seluruh pemegang konsesi memiliki komitmen terhadap peningkatan produksi. Bagi pemerintah, penguasaan wilayah kerja migas harus diikuti kemampuan untuk menjalankan pengembangan secara nyata.
Bahlil juga menyampaikan bahwa konsesi yang tidak mampu dikerjakan dapat dikembalikan kepada negara untuk kemudian ditawarkan kepada pihak yang dinilai mampu melaksanakannya.
Namun, arahan tersebut disampaikan sebagai dorongan agar pelaku usaha mempercepat pekerjaan, bukan sebagai ancaman. Pemerintah berharap perusahaan dapat memanfaatkan peluang pengembangan yang tersedia untuk mendukung kebutuhan energi nasional.
Sumur Tua Jadi Tantangan Produksi
Upaya meningkatkan produksi minyak tidak terlepas dari tantangan teknis. Bahlil menyebut sebagian besar sumur minyak Indonesia sudah berusia tua, sementara lifting nasional terus mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir.
Kondisi tersebut membuat peningkatan produksi membutuhkan upaya lebih dari sekadar menjalankan kegiatan operasional rutin. Perusahaan migas didorong memanfaatkan inovasi dan rekayasa teknologi untuk mengoptimalkan produksi dari lapangan yang ada.
Bahlil mencontohkan upaya yang dilakukan Exxon di Cepu, Jawa Timur, sebagai salah satu gambaran pemanfaatan teknologi untuk mendukung produksi.
Dorongan terhadap inovasi menjadi penting ketika lapangan-lapangan yang sudah lama beroperasi menghadapi tantangan dalam mempertahankan tingkat produksinya. Optimalisasi melalui teknologi diharapkan menjadi bagian dari upaya meningkatkan lifting di tengah kondisi sumur yang menua.
Selain mengembangkan teknologi, percepatan pelaksanaan proyek yang telah memperoleh persetujuan juga menjadi perhatian. Pemerintah meminta KKKS memastikan rencana pengembangan yang sudah disetujui tidak berhenti pada tahap perencanaan.
Momentum Menuju Swasembada Energi
Bahlil menilai kondisi saat ini menjadi momentum bagi pelaku usaha untuk mempercepat pengembangan sektor hulu migas. Ia menyoroti harga minyak dunia yang sedang naik dan permintaan global yang menguat.
Di sisi lain, situasi geopolitik yang tidak menentu mendorong setiap negara untuk melindungi kebutuhan energinya masing-masing. Persaingan mendapatkan pasokan minyak juga berpotensi memicu ketegangan di berbagai kawasan, termasuk Asia Tenggara.
Dalam situasi tersebut, peningkatan kemampuan produksi domestik menjadi salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor.
Bahlil optimistis target Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai pada 2029-2030 apabila seluruh pemegang konsesi menjalankan proyek secara serius dan cepat.
Percepatan pengembangan blok migas, peningkatan lifting, dan pemanfaatan teknologi menjadi bagian dari upaya pemerintah mewujudkan swasembada energi.
Meski demikian, tantangan produksi minyak nasional masih membutuhkan kerja berkelanjutan. Selisih antara konsumsi dan produksi, kondisi sumur yang menua, serta kebutuhan inovasi menjadi sejumlah persoalan yang perlu dihadapi.
Pemerintah kini mendorong perusahaan pengelola blok migas untuk mengambil peran lebih aktif. Bagi Bahlil, proyek yang telah mendapat persetujuan pengembangan harus segera dijalankan agar potensi produksi dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.
