DINEWS.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bekerja sama dengan PT KAI dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan telah melakukan penutupan dan pemagaran area perlintasan kereta api di kawasan Jalan Sholeh Iskandar (Solis).
Penutupan tersebut dilakukan guna menekan tingginya angka kecelakaan serta menata kawasan tersebut dari ancaman kekumuhan.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada Rabu (29/7/2026) sore, menjelaskan bahwa pemagaran tersebut merupakan respons atas maraknya aksi nekat warga maupun pengendara yang kerap menerobos jalur kereta.
”Di titik ini sudah beberapa kali terjadi kecelakaan. Bahkan ada beberapa kendaraan yang nekat menerobos sehingga menimbulkan korban. Dengan adanya pembatasan dan pemagaran ini, keselamatan masyarakat bisa lebih kita jaga dari potensi kecelakaan,” ungkap Dedie.
Tak hanya di kawasan Sholeh Iskandar, Dedie menyebut pihaknya juga menargetkan penertiban serupa di titik lain. Dalam waktu dekat, pemagaran akan dilanjutkan di area bawah flyover Jalan RE Martadinata.
Selain itu, Pemkot Bogor saat ini tengah menyusun Detail Engineering Design (DED) untuk menutup total perlintasan sebidang di Jalan MA Salmun.
Sebagai jalur alternatifnya, pemerintah akan membangun Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) khusus yang juga dapat dilintasi oleh kendaraan roda dua.
Terkait akses pemeliharaan jalur (maintenance) di area yang sudah dipagar, Dedie memastikan kunci gerbang masuk akan dipegang langsung oleh pihak PT KAI.
Hal ini bertujuan agar proses perawatan fasilitas rel dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus menunggu proses koordinasi lintas instansi.
Di sisi penataan kota, Dedie menaruh perhatian khusus pada area lahan kosong di luar pagar pembatas. Ia telah menginstruksikan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor untuk segera menyulap lahan tersebut khususnya dari arah putaran KS Tubun dan area samping rel menjadi taman kota.
Dedie menegaskan, ini diambil untuk mencegah pendudukan lahan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) yang kerap memicu timbulnya kawasan kumuh baru.
”Jangan sampai area ini sepenuhnya dikuasai oleh PKL, nanti kesannya menjadi kumuh dan menimbulkan kerawanan. Dengan dijadikan taman, kita juga meringankan beban aparat di lapangan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam mencegah titik kumpul massa yang tidak tertib,” pungkas Dedie. (Yis)
