DINEWS.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 dengan melakukan pendataan perdana kepada Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, di kediamannya di Kecamatan Bogor Timur, Senin (15/6).
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia sebagai bagian dari program strategis nasional untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi, struktur, dan perkembangan perekonomian nasional.
Mengusung tagline “Mencatat Ekonomi Indonesia”, pendataan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Pemerintah Kota Bogor bersama BPS mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus tersebut.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, meminta aparatur wilayah mulai dari tingkat kelurahan hingga lingkungan masyarakat untuk turut menyosialisasikan kegiatan sensus kepada warga.
“Kepada seluruh masyarakat Kota Bogor, dibantu para lurah, camat, RT, RW, LPM, BKM, Karang Taruna, dan seluruh unsur masyarakat, mohon membuka pintu seluas-luasnya bagi petugas BPS Kota Bogor agar dapat melakukan pendataan dan memastikan seluruh warga Kota Bogor tercatat dalam Sensus Ekonomi Indonesia Tahun 2026,” ujar Dedie.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Bogor, Raden Gandari Adianti Aju Fatimah, menjelaskan bahwa pendataan terhadap kepala daerah menjadi penanda dimulainya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Bogor.
Menurutnya, pendataan perdana diawali dengan mewawancarai Wali Kota Bogor dan selanjutnya akan dilanjutkan kepada Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin.
“Ini menjadi simbol dimulainya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 secara door to door di Kota Bogor dan seluruh Indonesia,” kata Gandari.
Setelah pendataan terhadap kepala daerah, petugas BPS akan melakukan pendataan kepada masyarakat, pelaku usaha, dan rumah tangga secara bertahap hingga akhir Agustus 2026.
BPS Kota Bogor mengimbau masyarakat untuk menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan informasi yang benar sesuai kondisi sebenarnya. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan dapat dipercaya.
Dengan dukungan seluruh pihak, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan basis data yang kuat sebagai landasan penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional. (Red)
