DINEWS.ID – Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa Program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) tidak boleh berhenti pada pelaksanaan pelatihan. Setiap peserta yang telah menyelesaikan program diharapkan langsung memperoleh pekerjaan dan penghasilan, disertai pemantauan terhadap perkembangan karier mereka.
Penegasan tersebut disampaikan Suyudi saat meninjau Balai POLIRAN sekaligus menutup pelatihan Angkatan ke-7 di Polda Banten, Jumat, 20 November 2026. Dalam kegiatan itu, sebanyak 502 peserta telah mengikuti pelatihan dengan berbagai keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja.
Program yang bermula dari Polda Banten tersebut kini dikembangkan secara nasional melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, kementerian, lembaga pelatihan, hingga dunia usaha.
Kapolri mengatakan POLIRAN lahir dari kepedulian terhadap persoalan pengangguran di Banten. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2024 yang disampaikan dalam sambutannya, tingkat pengangguran di provinsi tersebut mencapai 6,68 persen atau hampir 400.000 orang.
Angka tersebut menjadi salah satu alasan perlunya keterlibatan berbagai pihak untuk memperluas kesempatan kerja. Sebab, keterbatasan lapangan pekerjaan bukan hanya berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga dapat memunculkan persoalan sosial dan keamanan.
Meski demikian, Suyudi menegaskan bahwa Polri tidak bermaksud mengambil alih kewenangan kementerian maupun pemerintah daerah dalam urusan ketenagakerjaan. Kepolisian justru ingin mengambil peran sebagai penghubung antara masyarakat pencari kerja dengan pemerintah dan perusahaan.
“Kita Polri bukan ingin mengambil alih pekerjaan kementerian, pekerjaannya Pemda, tidak. Kita Polri justru ingin mendukung, memudahkan, memfasilitasi. Jadi kita sifatnya memfasilitasi antara saudara-saudara kita yang belum berkesempatan mendapatkan pekerjaan dengan pihak kementerian atau pemerintah daerah dan juga pihak swasta,” ujar Suyudi dalam keterangannya di Banten, Jumat, 20 November 2026.
502 Peserta Dibekali Berbagai Keterampilan
Pelaksanaan POLIRAN menggunakan mekanisme 3M, yakni Merekrut, Melatih, dan Menyalurkan. Ketiga tahapan tersebut dirancang agar masyarakat yang membutuhkan pekerjaan tidak hanya memperoleh pelatihan, tetapi juga memiliki akses menuju dunia kerja.
Pada tahap perekrutan, Bhabinkamtibmas bersama pendamping desa berperan menjangkau dan mendata masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Data tersebut kemudian menjadi dasar untuk menentukan peserta yang akan mengikuti pelatihan di Balai POLIRAN.
Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta dihubungkan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja sesuai keterampilan masing-masing.
Dalam pelatihan Angkatan ke-7, sebanyak 502 peserta mendapatkan pembekalan berbagai keahlian. Materi pelatihan mencakup pengolahan sampah, perikanan bioflok, hidroponik, kelistrikan, hingga pengelasan.
Peserta juga dipersiapkan untuk memperoleh sertifikasi agar keterampilan yang dimiliki dapat mendukung kebutuhan pekerjaan. Selanjutnya, penyaluran dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan perusahaan mitra.
Kapolri mengapresiasi perkembangan pelaksanaan POLIRAN di Banten, termasuk peningkatan sistem pendataan dan kualitas pelatihan.
Namun, ia mengingatkan bahwa jumlah peserta yang mengikuti pelatihan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan program. Hal yang lebih penting adalah memastikan para lulusan benar-benar mendapatkan pekerjaan dan memiliki penghasilan.
“Jadi semua lulusan POLIRAN harus langsung bekerja, berpenghasilan. Kemudian tetap dimonitor, dilihat seperti apa kariernya, perjalanannya, sehingga dia betul-betul bekerja dengan baik, mudah-mudahan bisa berkarier di situ dan bisa meningkat lagi,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa POLIRAN diarahkan untuk membangun proses yang berkelanjutan. Setelah penempatan kerja, perkembangan peserta tetap perlu dipantau agar mereka dapat mempertahankan pekerjaan dan memiliki kesempatan meningkatkan karier.
POLIRAN Dikembangkan untuk Penyandang Disabilitas
Selain memperluas penyaluran tenaga kerja, Polri juga menyiapkan pengembangan POLIRAN tematik. Program ini dirancang untuk menjangkau kelompok masyarakat dengan kebutuhan dan karakteristik pekerjaan yang berbeda.
Salah satu sasaran pengembangan tersebut adalah penyandang disabilitas. Melalui pelatihan khusus, mereka diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki sehingga mempunyai kesempatan lebih luas untuk bekerja.
Pengembangan ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses terhadap kesempatan kerja. Pelatihan disesuaikan dengan kemampuan peserta agar keterampilan yang diperoleh dapat dimanfaatkan dalam kegiatan produktif.
Polri juga menyiapkan program tematik bagi tenaga penagih utang atau debt collector. Pelatihan tersebut diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai aturan yang berlaku, termasuk ketentuan terkait jaminan fidusia.
Dengan pembekalan tersebut, aktivitas pekerjaan diharapkan dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum dan tidak menimbulkan persoalan akibat tindakan yang bertentangan dengan aturan.
Nelayan Batam hingga Pemandu Wisata Bali Jadi Sasaran
Pengembangan POLIRAN juga direncanakan menyentuh sektor perikanan di Kepulauan Riau, khususnya Batam.
Program tersebut akan menyasar masyarakat pesisir dan nelayan melalui pelatihan yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan. Arahnya adalah mendukung peningkatan produktivitas serta pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir.
Sementara itu, di Bali, materi pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan sektor pariwisata. Salah satu keterampilan yang disiapkan adalah kemampuan untuk menjadi pemandu wisata.
Pengembangan berdasarkan potensi daerah tersebut diharapkan membuat pelatihan lebih relevan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan di masing-masing wilayah.
Dengan pendekatan tematik, POLIRAN tidak hanya berfokus pada satu jenis pekerjaan, tetapi juga berupaya membuka akses bagi kelompok masyarakat dengan latar belakang dan kebutuhan berbeda.
Kapolri Tekankan POLIRAN sebagai Kerja Bersama
Suyudi menegaskan bahwa pengembangan POLIRAN membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Polri memang menginisiasi program tersebut, tetapi pelaksanaannya tidak dapat berjalan hanya dengan mengandalkan kepolisian.
Pemerintah daerah, kementerian, lembaga pelatihan, dan perusahaan memiliki peran penting untuk memastikan peserta memperoleh keterampilan sekaligus akses terhadap pekerjaan maupun peluang usaha.
“Bukan kita Polri di depan sendiri. Mungkin kita memang menginisiasi, kita menyemangati, tapi ini kerja bareng-bareng. Nah, itu yang menjadi latar belakang berdirinya POLIRAN,” ungkap Suyudi.
Ia berharap perluasan program tersebut dapat membantu meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus menekan angka pengangguran dan potensi gangguan keamanan.
POLIRAN juga disebut menjadi bagian dari dukungan terhadap program Asta Cita Presiden dan target pembangunan Indonesia Emas 2045.
Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, program ini diharapkan menghadirkan peran kepolisian yang tidak hanya berfokus pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga ikut mendorong kemandirian dan kesejahteraan.
Dengan demikian, keberhasilan POLIRAN tidak hanya dilihat dari banyaknya peserta yang mengikuti pelatihan, melainkan juga dari sejauh mana mereka dapat memperoleh pekerjaan, memiliki penghasilan, dan mengembangkan karier secara berkelanjutan.







