DINEWS.ID – Penyelenggaraan ibadah haji 2027 akan menggunakan pola pelayanan baru. Pemerintah Indonesia menerapkan skema full board melalui syarikah atau perusahaan penyedia layanan haji di Arab Saudi. Dengan sistem ini, berbagai kebutuhan jamaah akan ditangani secara penuh oleh perusahaan tersebut.
Perubahan ini turut mengubah peran Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi. Petugas tidak lagi hanya menjalankan tugas pelayanan seperti pola sebelumnya, tetapi juga menjadi penghubung antara jamaah Indonesia dan perusahaan penyedia layanan di Arab Saudi.
Direktur Jenderal Bina Haji Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), Puji Raharjo, mengatakan petugas harus memastikan seluruh layanan yang telah disepakati benar-benar diterima jamaah.
Hal itu disampaikan Puji saat membuka Training of Trainers (ToT) PPIH Arab Saudi Tahun 2027 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Senin, 16 November 2026.
Menurut Puji, perubahan sistem pelayanan tersebut perlu dipahami oleh seluruh petugas agar kebutuhan jamaah tetap terpenuhi selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
“Secara umum, sistem tahun ini lebih memudahkan. Namun, tugas kita adalah memastikan seluruh komitmen pelayanan yang telah disepakati benar-benar dilaksanakan. PPIH harus mampu menjembatani kepentingan jamaah dengan sistem yang ada di Arab Saudi,” ujar Puji.
Akomodasi hingga Transportasi Ditangani Syarikah
Dalam skema full board, perusahaan penyedia layanan atau syarikah bertanggung jawab menangani sejumlah kebutuhan jamaah, mulai dari akomodasi, konsumsi, hingga pergerakan atau transportasi selama berada di Arab Saudi.
Pola ini berbeda dengan sistem sebelumnya yang lebih banyak mengandalkan pengelolaan mandiri.
Dengan pembagian tanggung jawab tersebut, petugas haji Indonesia dituntut memahami sistem kerja syarikah sekaligus memastikan pelayanan berjalan sesuai kesepakatan.
Artinya, petugas harus mampu menyampaikan kebutuhan jamaah kepada pihak penyedia layanan dan membantu menyelesaikan persoalan apabila terjadi kendala di lapangan.
Peran penghubung ini menjadi penting karena jamaah berasal dari Indonesia dengan kebutuhan dan kondisi yang beragam. Pelayanan yang diberikan perusahaan Saudi harus tetap dapat dipahami dan diakses oleh jamaah.
Rombongan Jamaah Berisi 40 hingga 45 Orang
Perubahan lainnya menyangkut pengelompokan jamaah. Pada penyelenggaraan haji 2027, jamaah akan dibagi dalam rombongan yang beranggotakan sekitar 40 hingga 45 orang.
Selain itu, terdapat penyesuaian dalam penerapan skema murur dan tanazul. Kedua istilah tersebut berkaitan dengan pengaturan pergerakan serta tempat jamaah selama puncak pelaksanaan ibadah haji.
Murur merupakan skema ketika jamaah melintasi Muzdalifah tanpa turun dari bus. Cara ini sebelumnya diterapkan untuk mengurangi kepadatan di kawasan Muzdalifah, terutama bagi jamaah lanjut usia dan mereka yang memiliki risiko kesehatan lebih tinggi.
Sementara itu, tanazul memungkinkan jamaah yang hotelnya berada dekat dengan area Jamarat untuk kembali ke hotel, sehingga tidak harus bermalam di tenda Mina.
Penyesuaian kedua skema tersebut menuntut petugas memahami aturan dan alur pelaksanaannya. Dengan begitu, informasi yang diberikan kepada jamaah tidak membingungkan dan dapat diterapkan sesuai ketentuan.
Petugas Harus Memahami Seluruh Perjalanan Jamaah
Puji Raharjo menegaskan, perubahan sistem pelayanan haji tidak cukup hanya dipahami oleh petugas yang menangani bagian tertentu.
Seluruh petugas perlu mengetahui rangkaian perjalanan jamaah sejak keberangkatan dari Indonesia, proses di bandara, penempatan di hotel, transportasi antarkota, hingga pelaksanaan ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Pemahaman tersebut juga mencakup proses kepulangan jamaah ke Tanah Air.
“Jangan sampai petugas hanya memahami tugasnya masing-masing, tetapi tidak memahami keseluruhan perjalanan jamaah. Setiap petugas harus mengetahui alur pelayanan dari awal keberangkatan sampai jamaah kembali ke tanah air,” tegasnya.
Menurut Puji, pemahaman menyeluruh diperlukan agar petugas dapat membantu jamaah ketika menghadapi persoalan, termasuk saat masalah terjadi di luar bidang tugas utamanya.
Karena itu, pelatihan petugas perlu diarahkan pada kondisi nyata di lapangan. Materi yang diberikan tidak hanya berupa teori, tetapi juga kemampuan mengambil keputusan, berkoordinasi, dan menyelesaikan persoalan pelayanan secara cepat dan tepat.
Peserta Pelatihan Akan Menjadi Pelatih Petugas Haji Lainnya
Training of Trainers (ToT) PPIH Arab Saudi Tahun 2027 menjadi salah satu bagian dari persiapan menghadapi perubahan sistem pelayanan tersebut.
Para peserta pelatihan nantinya akan bertugas sebagai pelatih bagi petugas haji lainnya. Dengan demikian, mereka memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pemahaman yang sama mengenai sistem pelayanan baru.
Keseragaman pemahaman di tingkat pelatih diharapkan membuat seluruh petugas memiliki bekal yang sejalan ketika bertugas di Arab Saudi.
Perubahan skema pelayanan haji 2027 pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan pembagian tanggung jawab antara pemerintah Indonesia dan perusahaan penyedia layanan di Arab Saudi. Kesiapan petugas dalam memahami sistem serta mendampingi jamaah juga menjadi bagian penting.
Dengan peran sebagai penghubung, petugas diharapkan mampu memastikan kebutuhan jamaah tetap diperhatikan dan setiap komitmen pelayanan dapat dijalankan selama proses ibadah haji berlangsung.







