Raffi Ahmad Minta Maaf soal Kontrak Rp14,69 Miliar, Siapkan Donasi Rp15 Miliar

6afa9b6acb26e
Raffi Ahmad menyampaikan permintaan maaf melalui video di akun Instagram terkait sorotan pengadaan jasa publikasi PT Rans Animasi Indonesia dari dua kementerian. Dok: Tangkapan layar Ig.

DINEWS.ID – Raffi Ahmad akhirnya menyampaikan permintaan maaf setelah perusahaan yang dikaitkan dengannya, PT Rans Animasi Indonesia, menjadi sorotan publik terkait pengadaan jasa publikasi dari dua kementerian senilai Rp14,69 miliar sepanjang 2024-2026.

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni tersebut menyampaikan permintaan maaf melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram resminya, Senin, 16 November 2026.

Dalam pernyataannya, Raffi menegaskan tidak ingin memberikan pembelaan terkait polemik yang mencuat setelah temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai kerja sama publikasi tersebut.

“Dalam video ini, tidak ada pembelaan dan saya meminta maaf,” kata Raffi.

Permintaan maaf itu disampaikan di tengah perhatian publik terhadap penggunaan anggaran kementerian untuk jasa publikasi yang melibatkan perusahaan miliknya. Nilai pengadaan yang disoroti mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar.

Kerja Sama RANS dengan Dua Kementerian Jadi Sorotan

Temuan ICW menyebut pengadaan jasa publikasi dilakukan oleh dua kementerian melalui PT Rans Animasi Indonesia.

Kerja sama pertama melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya. Tercatat terdapat lima paket pengadaan pada 2024.

Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengadakan tiga paket pengadaan pada 2025-2026.

Dalam penjelasannya, Raffi menyebut kerja sama dengan Kemendikbudristek berlangsung sebelum dirinya menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Adapun kerja sama dengan KKP berlangsung ketika ia sudah menduduki jabatan tersebut.

Menurut penelusuran ICW, pengadaan jasa publikasi itu mencakup penayangan konten melalui kanal YouTube RANS Entertainment, akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, hingga jasa menghadirkan Raffi dalam sejumlah kegiatan.

ICW menyampaikan sejumlah catatan, mulai dari konsistensi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, keterbukaan pengukuran manfaat belanja publikasi, hingga spesifikasi pengadaan yang dinilai berpotensi mengarah pada penyedia tertentu dan membatasi persaingan.

Organisasi antikorupsi tersebut juga mempertanyakan penggunaan anggaran negara untuk membangun citra melalui figur populer apabila tidak berkaitan langsung dengan tugas, fungsi, dan rencana strategis kementerian.

Raffi Ahmad dan The Dudas Minus One Siapkan Rp15 Miliar

Sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus respons terhadap keresahan publik, Raffi menyampaikan rencana pemberian bantuan senilai Rp15 miliar kepada masyarakat yang membutuhkan.

Bantuan tersebut disiapkan bersama rekan-rekannya yang tergabung dalam The Dudas Minus One, yakni Ariel, Desta, dan Gading.

Raffi mengatakan bantuan akan diprioritaskan untuk masyarakat yang terdampak bencana. Dana tersebut direncanakan digunakan untuk pembangunan bendungan, dukungan logistik, serta kebutuhan bantuan lainnya.

“Terutama untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Dana ini nantinya akan dimanfaatkan untuk pembangunan bendungan, dukungan logistik, dan juga bantuan lainnya,” ujar Raffi.

Untuk tahap awal, penyaluran bantuan difokuskan ke dua wilayah di Aceh, yaitu Kabupaten Pidie Jaya dan Gayo Lues.

Namun, ia tidak menutup kemungkinan bantuan diperluas ke daerah lain yang membutuhkan. Pelaksanaan dan bentuk bantuan akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan serta dikoordinasikan bersama pihak-pihak terkait.

“Saat ini, penyaluran bantuan kami fokuskan di dua wilayah, yaitu Pidie Jaya dan Gayo Lues. Tidak menutup kemungkinan, bantuan juga akan kita salurkan ke daerah-daerah lain yang membutuhkan,” katanya.

Raffi juga menegaskan bahwa dana bantuan tersebut berasal dari honor pribadi yang diterima dirinya bersama personel The Dudas Minus One.

Ia memastikan pemberian bantuan tidak akan mengurangi honor kru, pekerja, pelaku UMKM lokal, maupun kelompok masyarakat yang terlibat dalam produksi konten dan pelaksanaan kegiatan selama kerja sama berlangsung.

“Ini tidak memotong honor yang diterima oleh teman-teman kru, para pekerja, UMKM lokal, dan kelompok masyarakat yang telah membantu kami dalam produksi konten serta pelaksanaan kegiatan selama kerja sama ini berlangsung, karena mereka sudah bekerja dengan sangat baik dan profesional,” tuturnya.

Terbuka untuk Pemeriksaan Inspektorat, BPKP, dan BPK

Selain menyampaikan permintaan maaf dan rencana bantuan, Raffi juga menyatakan kesediaannya untuk menjalani pemeriksaan terkait kerja sama pengadaan jasa publikasi tersebut.

Ia menyebut keterbukaan terhadap proses pemeriksaan merupakan bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas.

“Kami tetap terbuka untuk pemeriksaan oleh inspektorat, BPKP, ataupun BPK sesuai kewenangan masing-masing. Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan,” ujar Raffi.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah ICW mempublikasikan hasil penelusurannya pada Senin, 9 November 2026.

Dalam siaran persnya, ICW menjelaskan bahwa data pengadaan diperoleh dari penelusuran realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 melalui portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Sorotan terhadap pengadaan ini tidak hanya berkaitan dengan besarnya nilai kontrak, tetapi juga menyangkut transparansi penggunaan anggaran negara dan mekanisme pemilihan penyedia jasa.

Raffi kini menyatakan siap mengikuti pemeriksaan apabila dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Sementara itu, rencana bantuan Rp15 miliar untuk masyarakat terdampak bencana menjadi bagian dari respons yang ia sampaikan di tengah polemik tersebut.

Perkembangan kasus ini masih perlu dilihat dari hasil pemeriksaan dan penjelasan resmi pihak-pihak terkait. Sebab, permintaan maaf maupun rencana pemberian bantuan tidak dengan sendirinya menjawab seluruh pertanyaan mengenai proses pengadaan yang menjadi perhatian ICW.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *