DINEWS.ID — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Ibn Khaldun (BEM UIKA) Bogor menggelar aksi unjuk rasa di depan Pintu 1 Istana Bogor, Jalan Sudirman, Kota Bogor, Kamis (22/10/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan hingga evaluasi kebijakan pemerintah setelah dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Aksi ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan nasional yang mereka nilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Isu pendidikan, penggunaan anggaran negara, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai isu keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran turut masuk dalam daftar tuntutan.
Presiden BEM UIKA Bogor, Muhammad Alfadly Ridwan, menjelaskan bahwa aksi tersebut merupakan hasil konsolidasi akbar yang melibatkan sekitar 15 badan eksekutif mahasiswa (BEM) perguruan tinggi.
Menurut Alfadly, Kota Bogor dipilih sebagai lokasi aksi dengan mempertimbangkan domisili kampus serta keterbatasan logistik apabila massa harus bergerak ke Jakarta.
“Kita sepakat turun di Bogor karena memang UIKA berada di Kota Bogor, sekaligus mempertimbangkan keterbatasan logistik untuk memberangkatkan teman-teman ke Jakarta,” ujar Alfadly di lokasi aksi, Kamis (22/10/2026).
Unjuk rasa di depan Istana Bogor tersebut berlangsung dua hari setelah mahasiswa Universitas Pakuan (Unpak) menggelar demonstrasi di kawasan Tugu Kujang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, pada Selasa (20/10/2026) sore.
Rangkaian aksi mahasiswa di Kota Bogor itu memperlihatkan adanya penyampaian kritik terhadap kebijakan pemerintah melalui demonstrasi. Dalam aksi BEM UIKA, para mahasiswa membawa sejumlah tuntutan yang mereka harapkan mendapat perhatian pemerintah pusat.
Desak Karhutla Kalimantan Ditetapkan sebagai Bencana Nasional
Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah mendesak pemerintah pusat segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan sebagai bencana nasional.
Bagi mahasiswa, persoalan karhutla menjadi isu yang perlu ditangani secara serius. Mereka meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap penanganan bencana tersebut melalui langkah dan keputusan di tingkat nasional.
Selain persoalan kebencanaan, mahasiswa juga menyoroti kebijakan pemerintah di sektor pendidikan. Mereka mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pendidikan dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
BEM UIKA menyuarakan tuntutan agar pendidikan digratiskan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Tuntutan tersebut berkaitan dengan pandangan mahasiswa mengenai akses pendidikan dan penggunaan anggaran negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Mahasiswa juga meminta pemerintah menerapkan moratorium atau penghentian sementara program MBG. Mereka menilai program tersebut perlu dievaluasi, termasuk dalam hal sasaran penerima manfaat dan penempatan anggarannya.
“ Kita ingin ada moratorium atau pemberhentian sementara persoalan Makan Bergizi Gratis. Lalu kita mendesak pemerintah pusat untuk mengeluarkan MBG dari pagu anggaran pendidikan, karena amanat konstitusi menegaskan 20 persen APBN adalah untuk pendidikan dan tidak boleh terganggu,” tegas Alfadly.
Soroti Anggaran Pendidikan dan Program MBG
Persoalan anggaran menjadi salah satu perhatian dalam tuntutan BEM UIKA Bogor. Mahasiswa meminta agar program MBG tidak mengambil porsi dari pagu anggaran pendidikan. Mereka berpendapat alokasi pendidikan perlu dijaga agar tetap sesuai dengan amanat konstitusi yang mereka soroti dalam aksi tersebut.
Di sisi lain, kritik terhadap MBG juga berkaitan dengan penentuan kelompok penerima manfaat. Alfadly mempertanyakan alasan program tersebut diberikan secara merata, sementara menurutnya masyarakat kurang mampu membutuhkan perhatian lebih besar.
“Kenapa program Makan Bergizi Gratis tidak difokuskan kepada masyarakat yang kurang mampu? Kenapa disamaratakan sementara orang mampu juga dapat? Harusnya fokus kepada masyarakat yang susah jika tujuannya meningkatkan kesejahteraan,” pungkas Alfadly.
Pernyataan tersebut mencerminkan posisi BEM UIKA Bogor yang meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan program MBG, terutama terkait prioritas penerima dan sumber pendanaannya. Tuntutan moratorium yang mereka sampaikan juga menjadi bagian dari dorongan agar kebijakan itu ditinjau kembali.
Meski demikian, tuntutan tersebut merupakan pandangan mahasiswa yang disampaikan dalam demonstrasi. Keputusan mengenai perubahan pelaksanaan program, sasaran penerima, maupun pengaturan anggaran tetap berada dalam ranah kebijakan pemerintah dan mekanisme penganggaran yang berlaku.
Minta Respons Transparan soal Polemik Ijazah Wapres
Selain kebijakan pendidikan dan penanganan karhutla, mahasiswa turut menyoroti polemik putusan Mahkamah Konstitusi terkait isu keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam aksi itu, mereka mendesak pemerintah pusat memberikan respons resmi dan transparan terhadap persoalan tersebut. Menurut mahasiswa, kejelasan respons diperlukan agar polemik tidak terus memunculkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Tuntutan tersebut disampaikan sebagai bagian dari evaluasi mahasiswa terhadap dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Alfadly menilai pemerintah masih lambat merespons sejumlah persoalan mendasar masyarakat. Ia juga menyampaikan kritik mengenai dugaan kriminalisasi terhadap aktivis serta kebijakan MBG yang menurutnya belum tepat sasaran.
Kritik terhadap berbagai isu tersebut menjadi rangkaian tuntutan yang dibawa mahasiswa ke depan Istana Bogor. Melalui aksi itu, mereka berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap persoalan kebencanaan, akses pendidikan, penggunaan anggaran, dan keterbukaan dalam menjawab isu publik.
Aksi BEM UIKA Bogor sekaligus menambah daftar demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di Kota Bogor dalam pekan yang sama, setelah aksi mahasiswa Universitas Pakuan di kawasan Tugu Kujang pada Selasa (20/10/2026).
Bagi para peserta aksi, demonstrasi menjadi salah satu cara menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Sejumlah tuntutan yang disuarakan BEM UIKA Bogor kini mencakup isu yang beragam, dari penanganan karhutla di Kalimantan hingga evaluasi program nasional dan tuntutan transparansi terkait polemik yang menjadi perhatian publik.
