DINEWS.ID — Universitas Pakuan (Unpak) resmi meluncurkan Program Studi Doktor Ilmu Hukum (S3) pada Rabu (9/9/2026). Kehadiran program doktor hukum ini melengkapi jenjang pendidikan hukum di Unpak, mulai dari Sarjana (S1), Magister (S2), hingga Doktor (S3).
Peluncuran Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Pakuan berlangsung di Auditorium Sekolah Pascasarjana Gedung Pascasarjana Unpak. Momentum tersebut menjadi babak baru dalam pengembangan pendidikan tinggi hukum di Kota Bogor dan wilayah sekitarnya.
Kepala Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unpak, Prof. Dr. Hj. Imas Rosidawati, mengatakan program tersebut telah memperoleh izin resmi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Surat Keputusan Nomor 064.
“Peluncuran ini berawal dari turunnya izin operasional tersebut, yang menyatakan Universitas Pakuan berhak menyelenggarakan Program Doktor Hukum,” ungkap Prof. Imas.
Usung Pendekatan Hukum Spasial
Salah satu keunggulan Program Doktor Ilmu Hukum Unpak adalah pendekatan hukum spasial. Kerangka kajian ini tidak memandang hukum hanya sebagai aturan normatif, tetapi melihat keterkaitannya dengan berbagai aspek kehidupan.
Menurut Prof. Imas, hukum memiliki hubungan erat dengan perkembangan teknologi, budaya, ekonomi, hingga dinamika ruang dan kehidupan masyarakat.
“Saat ini hampir tidak ada aspek kehidupan yang terlepas dari hukum. Maka pendekatan yang komprehensif dan terhubung sangat dibutuhkan, dan itulah yang kami tawarkan,” ujarnya.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat membentuk lulusan doktor hukum yang mampu melihat persoalan secara lebih menyeluruh, tidak hanya dari perspektif aturan hukum, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan sosial dan berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat.
26 Calon Mahasiswa Penuhi Kuota Angkatan Perdana
Antusiasme masyarakat terhadap Program Doktor Ilmu Hukum Unpak juga terbilang tinggi. Pada saat peluncuran, tercatat 26 calon mahasiswa telah mendaftar.
Jumlah tersebut sekaligus memenuhi kuota maksimal yang diperbolehkan untuk angkatan perdana Program Doktor Ilmu Hukum Unpak.
Perkuliahan perdana dijadwalkan mulai berlangsung pada 21 September 2026.
Sementara itu, penerimaan mahasiswa baru ke depan direncanakan dibuka dua kali dalam setahun, yakni pada semester ganjil dan semester genap.
Dari sisi sumber daya akademik, program doktor hukum tersebut saat ini didukung oleh tiga Guru Besar yang siap mengajar. Unpak juga menargetkan penambahan sedikitnya tiga Guru Besar bidang hukum pada 2027.
Penambahan tenaga akademik tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas dan kualitas pembelajaran sekaligus membuka peluang peningkatan daya tampung mahasiswa pada masa mendatang.
Berakar pada Kearifan Lokal dan Filosofi Pakuan Siliwangi
Selain penguatan aspek akademik, pendidikan hukum di Universitas Pakuan juga mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal serta filosofi Pakuan Siliwangi.
Nilai tersebut diharapkan menjadi identitas yang membedakan lulusan Unpak, sehingga tidak hanya memiliki kompetensi profesional dan daya saing tinggi, tetapi juga tetap memiliki keterikatan dengan identitas serta budaya bangsa.
Melalui Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Pakuan menargetkan lahirnya para ahli hukum yang memiliki penguasaan teori sekaligus mampu menganalisis persoalan hukum secara komprehensif.
Lulusan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, substansi hukum, serta peningkatan kualitas penegakan hukum di Indonesia.
Program Doktor Hukum Jadi Cita-Cita Sejak 2003
Sementara itu, Ketua Panitia Peluncuran sekaligus Kepala Program Studi Magister Hukum Unpak, Dr. Iwan Darmawan, mengatakan kehadiran Program Doktor Ilmu Hukum merupakan hasil dari perjuangan panjang yang telah dirintis sejak berdirinya Program Magister Hukum Unpak pada 2003.
Menurutnya, pembukaan program doktoral tersebut menjadi momentum bersejarah bagi Universitas Pakuan sekaligus masyarakat Bogor dan daerah sekitarnya.
“Ini adalah momen bersejarah. Perjuangan yang panjang akhirnya membuahkan hasil, dan kini warga Bogor serta wilayah sekitarnya tidak perlu lagi pergi jauh untuk menempuh pendidikan doktoral hukum,” kata Iwan.
Ia menilai kehadiran Program Doktor Ilmu Hukum Unpak dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang doktoral dengan pilihan pendidikan yang berkualitas, strategis, dan terjangkau.
“Kota Bogor posisinya sangat strategis, dekat ibu kota, lingkungannya nyaman, dan biaya yang ditawarkan insyaAllah kompetitif serta terjangkau masyarakat luas,” ujarnya.
Iwan berharap keberadaan Program Doktor Ilmu Hukum Unpak tidak hanya memperkuat ekosistem akademik di Kota Bogor, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan ilmu hukum dan kualitas penegakan hukum di Indonesia.
“Kami berharap kehadiran program ini dapat memperkuat dinamika akademik sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas penegakan hukum dan pengembangan substansi hukum di Indonesia,” pungkasnya. /***
Editor: YB
